Indonesia Bantah Laporan Permintaan Pangkalan Militer Rusia

Jakarta — Pemerintah Indonesia secara tegas membantah laporan yang menyebutkan bahwa Rusia telah meminta izin untuk mendirikan pangkalan visit us militer di wilayah Indonesia. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, menanggapi beredarnya isu tersebut di sejumlah media asing.

Juru Bicara Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak berpihak kepada kekuatan manapun. Ia menyatakan bahwa tidak ada pembicaraan ataupun permintaan resmi dari pemerintah Rusia terkait pendirian pangkalan militer di Indonesia.

“Kami ingin menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Indonesia tidak pernah menerima, apalagi membahas, permintaan dari pihak manapun untuk mendirikan pangkalan militer asing di wilayah kedaulatan Indonesia,” tegas Iqbal dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (19/4/2025).

Komitmen Indonesia Jaga Netralitas

Indonesia, kata Iqbal, memiliki komitmen kuat untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, sekaligus tetap menjunjung prinsip non-blok yang selama ini menjadi landasan dalam hubungan internasionalnya. Indonesia juga menolak segala bentuk keberadaan pangkalan militer asing di wilayahnya, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip politik luar negeri yang telah dijalankan sejak kemerdekaan.

“Konstitusi kita secara jelas menolak keberadaan kekuatan militer asing di tanah air. Prinsip ini telah menjadi bagian dari sikap Indonesia untuk tidak terlibat dalam aliansi militer, termasuk mendukung atau menolak kehadiran pangkalan militer negara manapun,” tambah Iqbal.

Latar Belakang Isu

Sebelumnya, sejumlah media asing melaporkan bahwa Rusia disebut-sebut tengah mencari sekutu baru di kawasan Asia Tenggara, termasuk menawarkan kerja sama militer dengan beberapa negara di kawasan, salah satunya Indonesia. Laporan tersebut menyebutkan adanya kemungkinan Rusia membangun fasilitas militer di negara-negara non-aliansi di kawasan sebagai bagian dari upaya memperluas pengaruhnya di Asia Pasifik.

Namun hingga kini, tidak ada bukti atau dokumen resmi yang mendukung klaim tersebut. Pihak Rusia sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait isu ini.

Penegasan Kembali

Kemlu RI mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah memastikan akan terus menjaga hubungan baik dengan seluruh negara sahabat, termasuk Rusia, dalam kerangka saling menghormati kedaulatan dan hukum internasional.

“Kami mengajak semua pihak untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi, khususnya yang berkaitan dengan isu sensitif seperti pertahanan dan keamanan negara,” tutup Iqbal.